Serangan terror Paris yang diduga dieksekusi oleh ISIS pada jumat (13/11) lalu setidaknya membawa dua implikasi penting. Pertama, kemungkinan bergesernya peta geopolitik Barat di kawasan Timur-tengah. Kedua Paradoks politik dan kepentingan yang menyertai agenda perang melawan ISIS.
Probabilitas
scenario baru Geopolitik Barat di Timur-tengah
Paska tragedi memilukan bom bunuh diri
dan penembakan massal di Paris, Presiden Hollande secara resmi menyatakan akan
adanya tindakan balasan (retaliation
action) terhadap gerakan Negara Islam, ISIS, yang ia anggap mengobarkan
perang (act of war) terhadap
Perancis. Betapa tidak inilah tragedi
kemanusiaan terbesar di Perancis sejak berakhirnya perang dunia ke dua. Upaya
yang akan diambil diprediksi akan jauh lebih aktif dibanding sebelumnya.
Indikasi awal sudah terlihat lewat serangan udara Perancis pada minggu 15
November di kota Raqqa, Suriah 2 hari setelah aksi terror di Paris. Namun
begitu, tindakan Perancis tersebut juga secara implisit merefleksikan dilema
tersendiri.
Perancis pada prinsipnya kini berhadapan
dengan pilihan sulit. Ancaman nyata aksi terror terhadap keamanan nasionalnya
justru terkait secara langsung dengan sikap politik Perancis terhadap rezim
Bassar Al Assad di Suriah. Dalam situasi ini, Perancis terbelit oleh afiliasi
politiknya yang hangat dengan Arab Saudi. Relasi bilateral di bidang ekonomi
antara kedua negara beserta rezim monarki kaya minyak seperti Qatar dan Bahrain
sangat krusial. Disisi lain, Perancis adalah salah satu pemasok terbesar
instrument-intrumen militer bagi Arab Saudi dengan nilai miliaran dollar AS.
Pada bidang lain, Sejak 2012 Perancis dan Arab Saudi secara intensif menjalin
upaya kolektif melawan rezim Bassar. Rivalitas politik antara kerajaan Saudi
terhadap Iran telah mengendap begitu lama. Tarik menarik ini juga lah yang
semakin memperuncing konflik Sunni-Syah di Timur Tengah. Iran adalah penyokong
utama Suriah, sementara Arab Saudi bersama AS dan Perancis, dalam kasus ini,
terkonsolidasi untuk menangkal keberlangsungan Suriah di bawah pemerintahan
Bassar. Sebagai konsekuensinya, konflik ini termanifestasi kedalam dua kubu.
Pertama, grup oposisi anti-pemerintah yang dibantu secara langsung dan tidak
langsung oleh AS dan Arab Saudi, dan status-quo Bassar yang didampingi Iran dan
Rusia. Lalu dimanakah posisi Perancis dalam pusaran ini? sederhana saja.
Perancis ada di kubu pertama.
Tapi konstelasi mungkin saja segera
berubah. Pendekatan politik luar negeri Perancis terhadap Suriah dan terorisme
wajib menimbang opsi baru, yakni meninjau kembali hubungan luar negerinya
dengan Suriah. Selain atas faktor kemanan nasional, di dalam negeri ia juga
dibayangi tekanan politik dari partai Front National (The National Front) yang
juga salah satu kutub politik terbesar di Perancis yang dikenal reaksioner
terhadap isu terorisme dan Islam. Sebagaimana dilansir oleh Wall Street Journal
pada Senin (16/11) partai Front Nasional dan beberapa faksi moderat dari partai
lawan politik Hollande akan menyambut kerjasama dengan pemerintahan Bassar
termasuk intervensi militer Rusia di Suriah. Lebih jauh, publik dalam negeri
diduga akan mengafirmasi tindakan
militer terhadap ISIS. Emile Hokayem, analis dari International Institute for
Strategic Studies di Bahrain menyatakan hal yang sama. “ there are very few voices in France that pushes for military
disengagement” (hanya ada sedikit pihak dalam negeri Perancis yang
mendorong ketidakterlibatan militer)
Pada konteks inilah kebijakan pragmatis
akan dikedepankan Hollande dalam perang melawan terrorisme. Butuh reaksi cepat
dan taktis untuk menangkal dan mengamputasi terror ISIS.. Serangan Paris lalu
adalah gejala adanya pergeseran taktik ISIS setelah sebelumnya bersifat sangat
territorial. Perluasan agresi bersenjata ISIS terbukti mampu menembus Eropa.
Jika trendnya memang demikian maka Perancis tak punya pilihan lain kecuali
menginisiasi kerjasama militer dengan Suriah. Ruang politik baru kedua Negara
dapat kembali dibuka. Pada titik itulah dilema Perancis mengemuka. Model upaya
militer dan arah kebijakan luar negeri Perancis kini bersandar pada kemungkinan
kompromi.
Berbagai media dalam beberapa hari
terakhir melaporkan bahwa Hollande telah membuka komunikasi dengan Washington
dan Moskow untuk menjajaki suatu aliansi.
Keputusan ini tergolong sulit sebab disisi lain hal tersebut jelas
memperkuat posisi tawar politik rezim Bassar. Arab Saudi terpaksa menelan pil
pahit. Walaupun begitu, ini adalah realitas politik luar negeri dan kemanan
nasional Perancis. Hollande tampak mengatur ulang prioritasnya di Suriah.
Pemerintahan Bassar menjadi nomor dua setelah perang melawan ISIS. Langkah proaktif kebijakan luar negeri
Perancis ini juga turut melahirkan efek turunan. Fokus dunia sedang beralih
pada kemungkinan munculnya suatu aliansi global melawan ISIS. Wacana
perintisan aliansi baru ini bagaimanapun juga adalah hal yang rumit. Rusia dan
AS merupakan dua kekuatan politik global yang tak ramah satu sama lain. Kedua
pihak sangat jarang bersepakat dalam berbagai isu dan forum internasional.
Misalnya dapat dicerminkan dari isu konflik Rusia dan Ukraina menyangkut
wilayah Crimea, Isu nuklir Iran, atau pada kredibilitas model perdagangan bebas
ala AS yang sering disoroti Putin.
Meskipun
begitu, titik cerah mulai muncul. Indikasi akan adanya kooperasi taktis antara
AS, Perancis dengan Rusia semakin menguat. Jalan bagi terbentuknya aliansi
global melawan ISIS tampak lapang. Sebagaimana dilansir oleh Wall Street
Journal Selasa (17/11) kontak resmi telah dilakukan antara AS, Rusia, dan
Perancis yang sebelumnya diinisiasi pada pertemuan Negara-negara G20 di Turki
(15/11).
Aliansi ini bagaimanapun juga dapat
dianggap sebagai manuver yang kontroversial. Absennya legitimasi dan
kredibilitas pemerintahan Bassar Al-Assad di mata AS dan Perancis akan menjadi
hambatan utama. Tetapi disaat bersamaan terror Paris menunjukan ancaman dan
kekuatan ISIS tak bisa diremehkan. Pemerintah Bassar yang didukung Rusia dan
Iran memegang peran krusial. Sebagai lawan langsung ISIS, Suriah otomatis
memiliki informasi intelijen lebih berlimpah termasuk faktor geografis perang
itu sendiri. Mantan Deputi Direktur CIA Michael Morell menilai AS wajib
mempertimbangkan ulang posisi politik Bassar Al-Assad (16/11). "I do think
the question of whether President Assad needs to go or whether he is part of
the solution here we need to look at again. Clearly he's part of the problem,
but he may also be part of the solution." (saya juga memikirkan pertanyaan apakah Presiden Assad
harus lengser atau apakah ia bagian dari solusi. Tapi kita perlu melihat lagi.
Jelas ia adalah bagian dari masalah, tapi juga boleh jadi ia bagian dari
solusi). Dari sini, posisi politik AS dan sekutunya akan dikorbankan. Prioritas
mereka dapat berpaling pada ancaman ISIS meninggalkan rezim Bassar sebagai
pihak yang lebih baik (the lesser evil)
dibanding ISIS. Kirill V. Kabanov, mantan Agen Intelijen domestic Rusia juga
menyatakan hal serupa. “You can not play two cards at once “ (anda tidak dapat
memainkan dua kartu sekaligus) yang menunjukan bahwa kelemahan pendekatan AS
yang melawan Bassar dan ISIS secara bersamaan, sebagaimana dilansir New York
Times (17/11).
Paradoks kepentingan dan politik dalam agenda melawan ISIS
Namun ada satu paradoks
besar yang beririsan langsung dengan scenario diatas yakni perang melawan
terror itu sendiri. Proyek global yang dikomandoi AS dan sekutunya sejak 2001
di Afghanistan setidaknya membuka kotak Pandora di timur tengah. Lubang
fundamentalisme kian menganga dan perang sipil tiada akhir justru jauh dari
selesai. Agresi militer bahkan menyisakan pertumbuhan bibit baru milisi sipil
ekstrimis. Bagai menyiram api dengan bensin, agresi militer terhadap ISIS
termasuk solusi terbaik dari yang terburuk. Invasi AS dan NATO ke Iraq
merupakan contoh mal-praktek kebijakan luar negeri. Pre-emptive war dengan
alasan yang kabur dan difabrikasi adalah resep utama menuju malapetaka.
Miliaran dollar raib, notabene pajak yang dibayar rakyat, adalah pil pahit lain
yang harus ditelan. Perhatikan betapa langkah AS dibawah Bush berubah sebagai
lelucon. Oleh banyak pihak, baik konservatif, moderat maupun progresif,dinilai
sebagai kegagalan yang lebih parah dibanding Perang Vietnam yang berlangsung selama
20 tahun. Dan anti klimaksnya berupa kemunculan organisasi barbarian bernama
ISIS.
Selain mewujud sebagai
monster teroris berlabel agama ISIS juga turut dibidani langsung dan tidak
langsung oleh AS dan sekutunya. Melalui serangkaian Intervensi militer dari
Afghanistan, Iraq, Libya, dan kini Suriah “sukses” menyediakan lahan subur bagi
tumbuhnya ISIS. Investigasi mendalam yang dilakukan Lydia Wilson tentang motif
terbentuknya ISIS, jurnalis The Nation, mengafirmasi bagaimana horror dan pertumpahan darah dalam bentuk perang memicu
reaksi balik dalam bentuk kekerasan berantai dan spiral. Faksi-faksi radikal
Sunni berkembang untuk melawan okupasi dan tentara AS di Iraq. Sejumlah
personil ISIS yang diwawancarai oleh Wilson menunjukan indikasi bahwa factor interpretasi
jihad dalam doktrin Islam bukanlah factor yang paling signifikan bagi
pembentukan dan operasi ISIS. Salah satu tahanan mengatakan “The Americans came. They took away Saddam, but
they also took away our security. I didn’t like Saddam, we were starving then,
but at least we didn’t have war. When you came here, the civil war started.” (Amerika datang ke sini (Iraq). Mereka
mennyingkirkan Saddam. Tapi mereka juga mengambil keamanan dari kami. Saya
tidak menyukai Saddam tapi setidaknya kami tidak mengalami perang. Ketika
kalian (Amerika) datang kesini, perang bersaudara dimulai”). Perang melahirkan
perang lain. Benar bahwa ISIS hidup dari perspektif sempit, dangkal, dan
ekstrimis tentang islam namun melupakan factor eksternal adalah kekeliruan
fatal. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kelompok oposisi anti Bassar yang
dilatih dan didanai oleh AS beserta Arab Saudi menghasilkan faksi baru yakni
ISIS. Peliharaan yang balik menyerang majikannya.
Tantangan terbesar bagi prospek dan
agenda melawan ISIS justru terletak persis pada jantung persoalannya yakni
Suriah. Situasi domestik Suriah memang sangat kompleks. Pergoalakan politik dan
perang yang terjadi sejak 2012 terbelit kontestasi kepentingan yang
berlapis-lapis. Penaklukan wilayah oleh ISIS, Dukungan militer dari AS terhadap
kelompok oposisi anti Bassar, hingga intervensi langsung Rusia baru-baru ini
adalah serangkaian faktor pemicu eskalasi konflik lebih parah. Belum termasuk
permusuhan politik dari Arab Sudi dan Turki terhadap rezim Bassar itu sendiri. Sejak
2012 AS telah mendukung perlawanan militer kelompok oposisi anti Bassar dan
“menepikan” bahaya ISIS. Sebaliknya Rusia meyakini bahwa sumber malapetaka ada
di pihak ISIS bukan Pemerintahan Bassar. Ditengah realitas rumit yang saling
berjalin-kelindan tersebut melacak sejarah dan akar masalah adalah panduan yang
signifikan.
Gambaran lebih jelas atas
instabilitas timur tengah dapat ditelusuri lewat politik imperialisme
Negara-negara besar. Ekspansi ideologis berikut bentuk-bentuk praksis politik
dan ekonomi turunannya telah lama dilakukan sejak era perang dingin.
Afghanistan, Iraq, Iran, Mesir, Arab Saudi, Palestina, atau Libya kesemuanya
pernah dan sedang menjadi medan turbulensi geopolitik. Barat tidak pernah
berperan sebagai juru selamat, juru runding, atau fasilitator perdamaian.
Kesemuanya hanyalah kedok. Sandiwara rutin di tiap meja diplomasi guna menutupi
standar ganda mereka. Hal yang sama juga berlaku untuk Rusia dan Putin.
Sebagian pihak berasumsi kehadiran Rusia layaknya oase ditengah tindakan unilateral
dan kegagalan massif AS di Timur-tengah. Penilaian semacam itu mudah berkubang
dalam oversimplifikasi. Putin menyimpan agendanya sendiri secara rapat. Peran
Rusia tentu pada gilirannya akan meminta imbal balik.
.
Dalam setiap episode perang kepentingan bisnis
menguntit pelan dari dekat. Profit perang sangatlah menjanjikan di timur
tengah. Bisnis minyak, proyek infrastruktur rehabilitasi paska perang, hutang
luar negeri dan jual beli senjata merupakan sisi lainnya. Akumulasi capital
semacam ini adalah fenomena yang inheren. ISIS dan perang melawannya sulit
lepas dari aspek ekonomi-politik. Oleh karenanya, analisa demikian pada
gilirannya akan menyentuh platform politik rezim-rezim berkuasa di timur
tengah. Bahwa mereka juga bagian dari masalah. Saddam, monarki Saudi, Bassar,
atau Erdogan memainkan politik standar ganda sembari memelihara kekuasaan
otoriternya. Arus demokratisasi politik pun menjadi tumbal. Kedaulatan rakyat
berada di tangan dan lidah penguasa. Perang bagaimanapun juga adalah sebuah mega
proyek. Banyak hal krusial akan dikalkulasi, untung dan ruginya. Sama sekali
tak ada altruisme disana. Satu-satunya garansi yang menanti dengan setia adalah
pertumpahan darah, disintegrasi, dan chaos.
Dengan demikian wacana dan
praktek koalisi internasional melawan ISIS atau terorisme adalah sesuatu yang
baru sekaligus lama. namun yang pasti fenomena tersebut setidaknya memungkinkan
dan menjustifikasi dua hal. Pertama, probabilitas bergesernya peta Geopolitik
Barat di Timur-tengah, dan kedua, faktor kepentingan nasional masing-masing
Negara pada akhirnya dapat menegasikan pendekatan politiknya dengan Negara
lain. Diplomasi sekali lagi membuktikan premis lamanya. Tujuan diplomasi
bukanlah menemukan solusi yang sempurna melainkan seni mengelola resiko. Kecuali
memang yang akan menanggung hampir semua resikonya adalah rakyat biasa.
Gang Kramat Sawah, 3 Desember 2015
belajar_menulis_lagi
The Killing Moon_Echo n The Bunnymen
Sumber kutipan :
Pernyataan
emile hokayem disadur dari :
Pernyataan
Michael morel disadur dari :
Pernyataan
Kiril v kabanov dari :
http://www.nytimes.com/2015/11/18/world/middleeast/envisioning-how-global-powers-can-smash-isis.html
Investigasi mendalam dan menarik Lydia
Wilson dapat dilihat di :
http://www.thenation.com/article/what-i-discovered-from-interviewing-isis-prisoners/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar