Energy
positif politik Indonesia telah lama menguap. Tak ada lagi semangat berdikari
dan kritis. Sejak berakhirnya pemerintahan Soekarno Politik kita adalah panggung
sandiwara yang buruk, meski Bulan madu sempat dirasakan ketika Gus Dur
menjabat. Sinetron yang carut marut itu merupakan cermin politik tanah air.
Bobot cerita dibawah standard, kualitas acting buruk, alur gampang ditebak dan
hanya diarahkan untuk kejar rating dan iklan. Politik kita setali tiga uang.
Bobot keberpihakan pada rakyat hampir tak ada, kualitas politisi ala barang
bajakan, alur politik yang gampang ditebak bahkan sebelum mereka berkuasa dan
hampir bisa dipastikan diabdikan untuk kepentingan segelintir pebisnis dan
oligarki politik. Kedua-duanya teramat menyedihkan. Jika ada hikmah yang
tersisa maka politik kini menjadi semakin personal. Semakin kesini politik
terasa menjadi urusan sehari-hari. Isu dan perbincangan soal-soal di Senayan,
Istana Presiden, dan daerah-daerah lain perlahan tak lagi punya jarak.
Bukan
hanya pencitraan atau pengalihan isu tapi juga ekonomi-politik
"The smart way to keep people passive and obedient is to strictly limit the spectrum of acceptable opinion, but allow very lively debate within that spectrum." Noam Chomsky
Sistem
proganda yang didesain oleh pemerintah, korporasi, berikut media-media partisan
menghasilkan kanalisasi isu. Kanal ini berfungsi untuk membatasi atau
mempersempit ruang dan cakupan perdebatan untuk kemudian dibiarkan mengalir
deras didalamnya. Istilah yang sudah umum dikenal sebagai strategi pengalihan
isu. Metode ini menghasilkan ilusi bahwa terjadi kebebasan berpendapat yang
sehat dan aktif. Pada konteks inilah, politik kebenaran bekerja. Masalah dan
kebijakan lain yang justru lebih krusial dilupakan. Meskipun begitu, tafsiran
demikian dapat bekerja secara dua arah. Partai-partai politik yang beroposisi
di parlemen juga memakai cara baca yang sama. Mereka selanjutnya akan menuding
pihak status quo sedang menjalankan sandiwara dan pengalihan isu. Public sangat
berpotensi masuk kedalam 2 perangkap ini sekaligus. Kasus Setya Novanto dapat
digunakan sebagai salah satu sampelnya. Kontroversi “papa
minta saham ini” secara sederhana dapat dikerucutkan kedalam 2 bagian. Bagian
satu, mengarahkan perhatian pada kritik atas tindakan korup DPR dan anggotanya.
Dan bagian dua, menyangkut standar ganda pemerintahan Jokowi pada Freeport.


