kekerasan struktural dalam konflik darfur

introduksi

Konflik Darfur adalah salah satu tragedy paling kontroversial di abad 21.Sorotan tajam dunia mengarah pada otoritas sudan yakni pemerintahan omar al basher yang berkonfrontasi dengan SLA (Sudan liberation army) dan JEM (justice and equality movement). Pertumpahan darah yang berpijak pada perebutan kekuasaan berakhir sebagai genosida atau pembasmian etnis. Ratusan ribu korban berjatuhan termasuk warga sipil tak berdosa dengan kuantitas yang tidak sedikit. Konflik di sudan pada prinsipnya telah berlangsung sejak lama namun mencapai titik kulminasi pada konflik Darfur yang dimulai tahun 2003. Sejumlah langkah diplomatic telah dan sedang ditempuh untuk meredakan konflik dari berbagai ototritas internasional terutama PBB. Dilain pihak beragam analisa muncul sebagai upaya untuk lebih memahami substansi dan resolusi konflik yang ada. Tulisan berikut akan mencoba memotret dan menelusuri konflik Darfur berikut dinamika dan kompleksitas yang mengiringinya. Konflik di Darfur dipengaruhi oleh beragam factor dari agama, ras, hingga factor kekuasaan dan akses sumber daya ekonomi. Namun penulis meyakini bahwa situasi di sudan lebih banyak dibangun oleh kekerasan structural yang bersandar pada ketidakadilan ekonomi dan politik alih-alih sebagai akibat dari kekeringan parah di sudan. Selain itu, penulis akan mengajukan sejumlah proposal resolusi konflik dalam kerangka restorasi perdamaian dan menjaga stabilitas sosial-politik di sudan.

Sejarah dan konteks konflik

Secara umum, populasi sudan dapat dikalsifikasikan kedalam 2 kategori ras yakni ras afro (black African) dan arab. Dari sekitar lebih 40 juta jumlah penduduknya, proporsi ras afro mencapai 49% sementara keturunan arab berjumlah sekitar 38%. Dilain pihak juga terdapat ras numibia dan ras lainnya dengan persentase sekitar 11%. Adapun persebaran geografis bedasarkan garis rasial juga terjadi dimana keturunan arab mendiami bagian utara Negara, sedangkan penduduk afro hidup menempati wilayah sudan bagian selatan. Di beberapa wilayah, seperti Darfur, terjadi banyak pernikahan campuran dari berbagai ras tersebut sehingga perbedaan fisik Nampak sebagai hal yang relative kecil. Garis demarkasi lain dalam demografi sudan adalah keyakinan agama. Penduduk arab sudan dan sejumlah keturunan afro yang berada di bagian selatan sudan didominasi oleh Kristen dan keyakinan-keyakinan (agama) tardisional. Di Darfur sendiri, baik penduduk arab maupun afro menganut islam (muslim). Sehingga secara keseluruhan, penganut islam memiliki persentase terbesar yaitu sekitar 70%, Kristen berjumlah 15% dan agama tradisional dan lainnya sebesar 15% juga.[1]
 

Sudan sendiri adalah salah satu Negara miskin di afrika. Sudan merdeka dari kolonisasi inggris pada tahun 1956 dengan wilayah terluas di benua afrika. Disebelah barat sudan berbatasan dengan chad, mesir dan Libya di sebelah timur, serta etopia dan Eritrea di sebelah timur. Kenya, Uganda, dan kongo berbatasan di bagian selatan sudan. Sementara itu, Darfur adalah wilayah yang terletak di bagian barat sudan, dimana mayoritas populasinya adalah ras afro dan beragama islam. Sudan sendiri merupakan wilayah yang cukup luas bahkan sama luasnya dengan mesir yang selanjutnya didiami oleh sekitar 6 juta orang.

Penting untuk dipahami bahwa sudan adalah Negara yang relative selalu diwarnai oleh konflik internal. Sejarah sudan dibentuk oleh serangkaian perang sipil dan pemberontakan baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Oleh karena itu, tinjauan historis sangat penting untuk dikedepankan disini. Tanpa pembacaan terhadap fase perkembangan sosil, politik, dan ekonomi sudan maka analisa konflik akan terjebak dalam kedangkalan.

Konflik dan tindakan kekerasan di Darfur diawali oleh serangkaian serangan bersenjata dari kelompok pemberontak yang dikenal sebagai sudan liberation army (SLA) dan justice and equality movement (JEM) pada tahun 2003. 2 kelompok ini didominasi oleh ras non arab atau afrika dengan komposisi suku fur, masalit, dan zhagawa[2]. Motivasi pokok dari resistensi mereka adalah tuntutan untuk distribusi keadilan terutama untuk akses ekonomi mencakup hidup layak dan partisispasi politik yang lebih luas. Selama puluhan tahun ras afrika terus dikesampingkan dari arena politik dan kebijakan ekonomi yang lebih menguntungkan ras arab.

Aksi kekerasan pertama kali diluncurkan oleh SLA dan JEM lewat serangan bersenjata di bulan februari 2003. Mereka menyerang post-post luar perbatasan sudan. Aksi ini memperoleh reaksi keras dari pemerintah. Sepanjang tahun yang sama, serangan bersenjata dari tentara pemerintah dikerahkan untuk menumpas perlawanan SLA dan JEM. Keadaan semakin memburuk karena pemerintah menggunakan milisi yang disebut Janjaweed dalam operasinya. Eskalasi konflik bertambah ke level yang sangat mengejutkan akibat invasi dan serangan membabai-buta dari janjaweed dengan target utama etnis afrika. Mereka membakar perumahan dan hasil panen, menhancurkan sumur-sumur yang ada, saluran irigasi, serta mencuri barang-barang penduduk korban. Oleh PBB, konflik ini dianggap sebagai tragedy kemanusiaan terburuk yang pernah ada. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh PBB, jumlah korban tewas kira telah mencapai lebih dari 300 ribu orang bahkan sumber lain menyebutkan jumlah korban justru mencapai sekitar 500 ribu orang. Lebih dari 2,5 juta rakyat Darfur terpaksa meninggalkan pemukiman mereka untuk tinggal di tenda-tenda pengungsian di wilayah lain Sudan sedangkan ratusan ribu lainnya mengungsi ke Negara-negara tetangga seperti chad dalam kondisi memprihatinkan. Selain itu, 80% dari anak-anak pengungsi dibawah 5 tahun kekurangan makanan dan diperkirakan akan diserang penyakit pada tahun-tahun yang akan datang.[3] Kelompok janjaweed sendiri diyakini dibentuk dan produk dari desain pemerintah sudan untuk menumpas gerakan pemberontakan meskipun hal ini berulang kali dibantah oleh pemrintah omar al basher.

Dari kronologi yang ada, para milisi janjaweed mulai beroperasi pada tahun 2004. Berbagai tindakan dan serangan brutal mereka terhadap para penduduk desa ras afrika berakhir sebagai pembantaian massal. Rakyat sudan di bagian selatan terutama yang beragama Kristen dan animisme menjadi korban utamanya. Seiring dengan taraf kekerasan yang semakin meninggi, target korban dari janjaweed juga beralih pada penduduk ras afrika yang beragama islam. Sehingga tidak heran bila AS dan EU mendeskripsikan konflik ini sebagai genosida terburuk yang pernah ada.[4] Kejahatan HAM yang dipraktekan secara mencolok terutama oleh milisi janjaweed menuai protes dan reaksi keras dari masyarakat internasional termasuk dari kelompok gerakan perempuan. Sebagaimana di banyak daerah konflk lain di dunia, perempuan adalah korban kekerasan dan pelecehan utama. Konflik Darfur telah mereproduksi trauma berkepanjangan, depresi, dan paranoia luar biasa bagi perempuan Darfur. Sejumlah pelanggaran HAM seperti pemerkosaan, penyiksaan, dankejahatan seksual lainnya dialami oleh banyak perempuan desa. Sejumlah wanita bahkan diperkosa sebelum dibunuh. Upaya untuk mempermalukan juga marak terjadi. Banyak dari milisi janjaweed melakukan pemerkosaan di depan public bahkan dihadapan keluarganya terutama suami dan komunitas lainnya. Hal ini dianggap sebagai senjata lain untuk menunjukan superioritas rasial terhadap ras afrika.[5]

PBB melalui dewan keamanan secara resmi telah mengeluarkan pernyataan sekaligus sorotan tajam terhadap krisis kemanusiaan di Darfur. Resolusi diterbitkan pada tahun 2005 namun kondisi konflik tidak kian kondusif. Pembunuhan terus berlanjut sepanjang tahun 2005. Selanjutnya pada tahun 2006 grafik pembantaian tampak bertambah massif tetapi pemerintahan yang berbasis di khortoum masih tidak menunjukan respon berarti. Sikap pemerintah yang pasif ini praktis menegasikan seruan internasional untuk segera menghentikan kekerasan di Darfur. Pada saat yang bersamaan, lembaga multilateral afrika yakni uni afrika terus berkonsolidasi unutk menentukan langkah diplomatic dan militer terbatas. Pada tahun yang sama uni afrika akhirnya mengirimkan 7000 personel militer yang ditugaskan sebagai pasukan penjaga perdamaian. Upaya ini justru tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Beberap kelemahan pasukan peacekeeper tersebut terlalu kecil dan lemah untuk mencegah dan menghentikan aksi kekerasan yang terus terjadi. Mereka tidak dibekali oleh instrument persenjataan yang lengkap dan kalah jumlah.

Pada bulan mei 2006 sebuah perjanjian damai dibuat yang ditandatangani oleh pemerintah sudan dan 2 kelompok pemberontak. Paska ratifikasi perjanjian, eskalasi kekerasan tetap tumbuh. Menurut PBB, pemerintah sudan secara sengaja mengingkari butir-butir perjanjian esensial yang ada. Rezim al basher menolak untuk melucuti persenjataan janjaweed dan tidak mengizinkan pasukan penjaga perdamaian PBB masuk menggantikan pasuakan yang dibentuk oleh uni afrika ke wilayah sudan. Meskipun begitu, dalam perjalanan upaya damai ini, pemerintah sudan sedikit mengalah dan memperbolehkan pasukan penjaga perdamaian PBB untuk masuk dengan syarat tanpa berkolaborasi dengan pasukan dari uni afrika. Lalu pada bulan januari 2007, pemerintah menyepakati gencatan senjata terbatas selama 60 hari dengan kelompok pemberontak. Langkah ini merupakan pintu masuk bagi pembicaraan serius mengenai masa depan perdamaian sudan yang akan dituntun oleh uni afrika sebagai mediatornya. Akhirnya dibulan juli, dewan keamanan PBB secara bulat memutuskan untuk menempatkan pasukan sebanyak 26 ribu personel dengan misi mengakhiri kekerasan di Darfur.

Identifikasi actor

Konflik kepentingan di Darfur telah menyeret rakyat sudan kedalam jurang penderitaan berkepanjangan. Pihak-pihak yang terlibat berseberangan oleh beberap hal prinsipil yang sangat sulit untuk didamaikan. Kelompok pemeberontak menghendaki perubahan serta perbaikan menyeluruh dan adil pada kehidupan ras afrika. Kebijakan politik dan ekonomi adalah prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Namun begitu, gerakan kelompok SLA dan JEM ternyata mengarah pada upaya kudeta bersenjata. Tuntutan yang dilancarkan tidak lagi bisa dilihat secara sektoral tapi juga mulai masuk pada ranah pergantian rezim kekuasaan. Problem ini menciptakan polemic yang rumit. Sebagaimana kondisi Negara-negara manapun didunia, kudeta adalah hal inkonstitusional menurut pmerintah yang berkuasa sehingga mustahil dipenuhi. Asumsi tersebut diyakini oleh pemerintah di Khartoum. Dengan begitu, pemerintah memperoleh justifikasi untuk menumpas setiap gerakan pemberontakan berikut simpatisannya secara menyeluruh. Namun, dalih ini hanyalah rekayasa sehingga darisinilah krisis kemanusiaan Darfur disulut.

SLA secara politik ditopang oleh Eritrea.[6] Sampai tahun 2003, kelompok ini masih bernama Darfur liberation front. Mereka memulai pemberontakan di bualn februari 2003 namun telah menyatakan bahwa SLA tidak punya hubungan structural dengan kelompok pemberontak di daerah selatan tetapi menyerukan persatuan dan solidaritas dalam melawan pmerintah arab-islamis di Khartoum. Baru pada bulan maret kelompok ini berganti nama menjadi sudan liberation movement dan sudan liberation army (SLM/SLA). Kelompok ini dipimpin oleh Mini Arkoi Minawi dengan tujuan untuk membangun sudan yang lebih demokratik dan bersatu. Sedangkan JEM merupakan gerakan yang terdiri atas para pemberontak di selatan yang dipimpin oleh Hassan al Turabi yang juga mantan pemimpin oposisi sudan. Turabi dulu adalah sosok radikal dan kritis menjadi figure vocal di parlemen sudan yang menyuarakan perjuangan dan ideology islam sebelum disingkirkan dari parlemen pada bulan mei 2000. Ia lalu dipenjara oleh tentara sudan. Selama decade 70-an ia bekerja sama dengan sadiq al mahdi salah satu tokoh politik terkemuka pada waktu itu yang juga cucu dari mantan perdana menteri sudan tahun 1986. JEM sendiri diyakini memiliki jaringan dan dukungan politik dari chad, Negara tetangga sudan. Pada gilirannya, JEM menjadi salah satu faksi atau bagian internal dari resistensi yang dipimpin oleh SLA/SLM.

Dalam pernyataan politik resmi mereka, gerakan pemebrontakan tidak ditujukan sebagai upaya separatism atau merebut kemerdekaan. Mereka tampil lewat desakan dan tuntutan agar memperoleh distribusi keadilan yang lebih merata atas sumber daya alam serta perluasan ototritas politik.[7] Namun begitu, pemerintah sudan tetap melabeli gerakan ini sebagai pemberontak yang diisi oleh gerombolan bandit dan criminal. Pada konteks ini, arena politik dan ekonomi menjadi basis dari gerakan pemberontakan. Aksi kekerasan yang terjadi dari SLA dan JEM secara tidak langsung adalah produk dari tindakan diskriminatif dan kebijakan ototriter pemerintah sudan selama puluhan tahun.

Actor utama lain dari konflik Darfur adalah rezim omar al basher. figur al basher adalah tokoh kunci dibalik penggulingan kekuasaan presiden Numayri pada tahun 1985. Ia terlibat aktif dalam pemerintahan transisional sebagai partner politik pemerintah yang pada saat itu memberlakukan kebijakan islamisasi di sudan. Lalu pada tahun 1989, omar al basher berhasil merebut kekuasaan lewat kudeta tanpa kekerasan terhadap pemerintahan sadiq al mahdi melalui dewan militer yang disebut dengan revolution command council (RCC). Pada tahun 1993 RCC dibubarkan oleh al basher sekaligus menamdai terpilihnya al basher sebagai presiden baru sudan. Selama masa pemerintahan bahkan sebelumnya rezim al basher telah mengafirmasi sejumlah kebijakan diskriminatif pemerintahan sebelumnya. Oposisi bermunculan terutama dari kelompok pmberontak yang saat itu dipimpin oleh john garang. Konflik kekerasan terus mengiringi pemerintahan al basher hingga meletusnya krsisi kemanusiaan di Darfur tahun 2003. Kontroversi mengenai kebijakan diskriminatif secara objektif telah dipelihara di sudan. Scenario sistemik ini dibentuk dan dijalankan secara aktif sejak decade 1890-an. Dengan demikian kisruh politik di sudan adalah warisan dari rezim sebelumnya. Pertentangan identitas yang dipayungi oleh dominasi terhadap kepemilikan sumber daya alam dan otoritas politik merupakan karakter utama dari setiap konflik yang lahir dikemudian hari.

Pemerintah al basher menjalankan politik segregasi ketika berhadapan dengan gerakan pemberontakan. Manipulasi dan penggunaan sentiment rasial didorong sebagai senjata untuk melawan gerakan kelompok pemberontak. Hal ini termanifestasi pada lahirnya janjaweed, milisi yang berasal dari ras arab dengan doktrin superioritas ras arab terhadap ras atau suku lain di sudan.

Dinamika konflik

Pada dasarnya, sejarah konflik di sudan telah eksis bahkan sebelum kemerdekaan sudan itu sendiri. Kisruh politik merebak akibat pemerintahan sudan pada waktu itu, dibawah control inggris, mendorong kebijakan politik yang menjurus pada diskriminasi. Pemerintah sudan dianggap melakukan segregasi politik yakni dengan melakukan program arabisasi dan islamisai keseluruh wilayah sudan. Sejumlah doktrin dalam bentuk hukum islam dan nilai-nilai kehidupan arab ditanamkan terhadap rakyat sudan. Kontroversi ini akhirnya mengundang reaksi dan gerakan pemberontakan dari beberapa kelompok terutama dari kelompok sudan’s people liberation army (SPLA). Rakyat sudan yang mayoritas Kristen dan animist di wilayah selatan menjadi korban dari kebijakan satu arah tersebut. SPLA melancarkan sejumlah aksi bersenjata dan pengorganisiran pada kantong-kantong massa yang bersimpati dan bersolidaritas pada perjuangan melawan pemerintah sudan yang berbasis di Khartoum. Isu marjinalisasi terhadap minoritas berperan penting terhadap insatbilitas dan kekerasan yang melanda sudan. Namun begitu analisa lain muncul. Kekecauan sosial-politik di sudan tidak boleh dilepaskan dari konteks ekonomi-politik. Sejak kemerdekaan sudan, konflik perebutan sumber-sumber daya alam startegis menjadi salah satu persoalan paling krusial di sudan. Dengan demikian, krisis kemanusiaan dan kekerasan bisa jadi merupakan refleksi dari factor tersebut. Pemerintah sudan yang cenderung otoriter mengkondisikan rakyat sudan dalam situasi yang terpojok. Kemiskinan dan kelaparan seakan menjadi siklus teratur tanpa upaya sistemik pemerintah untuk mengatasinya. Jadi, secara politik antagonisme terjadi antara kelompok pemberontak yang memeperjuangkan distribusi keadilan yang merata dengan status-quo yakni pemerintah yang bergaris konservatif. Sehingga akar penyebab dari krisis Darfur adalah sesuatu yang sistemik.

Kekerasan structural dalam bentuk penyimpangan dan represi sosial politik tampak sebagai elemen utama yang membentuk konflik. Adapun factor perubahan lingkungan tidak bisa disebut sebagai akar penyebab konflik.[8] Kekeringan berkepanjangan yang dialami oleh rakyat sudan oleh sebagian kalangan dinilai sebagai pemicu esensial konflik. Tetapi hal ini sangat lemah. Jika diperhatikan dari realitas politik dan ekonomi sudan, maka seharusnya problem pokoknya akan terletak pada bagaimana upaya mengatasi kekeringan ini. Ditambah lagi, justru hanya sebagian rakyat sudan yang mengalami dampak negative dari kekeringan berkepanjangan sedangkan sebagian lainnya tidak terlalu terkena imbasnya. Ini disebabkan penduduk ras arab mendapat perlakuan istimewa dalam bentuk distribusi kesejahteraan, disisi lain penduduk ras afrika semakin terpojok karena absennya kebijakan solutif ekonomi pemerintah sudan. Pada konteks yang berbeda, siklus kekerasan dan polemic politik tidak bisa dianalisa secara terpisah dari relasinya dengan fakta kolonialisme. Sudan yang dijajah inggris sedikit banyak juga dipoal oleh arus colonial maupun politik penjajahan yang pernah dijalankan oleh inggris. Jadi secara umum, akar structural dari konflik Darfur dapat dianalisa dengan 2 elemen. Pertama sudan sebagai Negara yang mewarisi kebijakan dan struktur politik kolonial dan yang kedua, system ekonomi dan politik di sudan yang bercampur dengan marjinalisasi ras tertentu.

Pemerintah colonial inggris diidentifikasi sebagai salah satu pihak yang menginjeksikan politik diskriminasi rasial di sudan. Taktik yang umumnya dikenal sebagai devide et impera ini, mengintensifkan dikotomi penduduk aran dan ras afrika yang berpijak pada akomodasi kepentingan ras tertentu saja. Selama periode kolonisasi, pemerintah inggris secara resmi memproduksi pemisahan ketat antara rakyat sudan di utara dan di selatan dalam kurun waktu 1925 sampai 1947. Motif utama dari scenario ini menurut okereke (2005) “ adalah untuk mencegah penyebaran nasionalisme arab dan membendung gelombang anti kolonialisme”[9]. Inggris melarang pengjaran bahasa arab dan penggunaan nama arab di wilayah selatan. Dilain pihak, aktifitas penyebaran agama Kristen (oleh misionaris) juga dihambat di wilayah utara. Kebijakan colonial ini akhirnya memeperluas dikotomi antara utara-selatan atau ras afrika dan arab.[10] Tidak sulit untuk menebak apa yang terjadi kemudian. Kebijakan colonial ini memicu kemarahan meluas dari populasi non muslim di di selatan. Bahkan, di masa perjuanagn kemerdekaan konflik ini tetap terpelihara hingga deklarasi kemerdekaan tahun 1956. Pemerintahan pertama yang berkuasa melakukan arabisasi di level birokrasi. Di aspek ekonomi, ras arab mendapatkan akses eksklusif atas sumber daya alam dan kesejahteraan. Kondisi ini menjadi tonggak dari pertentangan identitas di kemudian hari.

Dinamika pemerintah pusat sudan praktis diwarnai oleh upaya perjuangan merebut kekuasaan atas teritori dan sumber daya alam. Kisruh ini mencapai puncaknya pada decade 80-an ketika segregasi rasial dan agama terlihat sangat mencolok akibat kebijakan pemerintah. Sumber daya alam berupa air, minyak, dan tanah yang subur sebagian besar terletak di wilayah selatan yang notabene didiami oleh penduduk afrika-kristen. Eksplotasi dan transfer sumber daya alam dari selatan ke utara mendorong kemarahan dan perlawanan penduduk di selatan. Hal ini ditopang oleh kerangka hukum dimana pada saat itu pemerintah sudan memberlakukan hukum islam termasuk dalam ranah ekonomi. Jadi, seluruh sumber daya di selatan otomatis dimiliki oleh penduduk muslim di utara dan secara tidak langsung memaksa penduduk selatan untuk masuk islam sebagai syarat mengakses sumber daya alam tadi.

Yang kedua, adalah represi Negara. Pemerintah sudan pada prinsipnya memelihara penindasan sistemik lewat akumulasi kekayaan diseglintir elit dan akses politik yang sangat terbatas. Kondisi ini dimapankan lewat pola pmerintahana yang berbasis pada jaringan nepotisme, korupsi, dan kepemilikan atas hak-hak istimewa. Pemerintah yang berbasis arab dari omar al basher membuat mesin kekuasaan dalam bentuk aliansi junta militer dan partai politik national congress party (NPC). Keduanya menjadi instrument untuk memebentuk patronase dan jaringan arabis eksklusif. Sejumlah pejabat arab, diberikan posisi untuk mengelola perpajakan, perekrutan pegawai pemerintah, dan sumber daya alam daerah. Hal ini berdampak sangat serius bagi penduduk selatan meskipun tanahnya mengandung berbagai sumber daya alam yang cukup kaya. Kemiskinan telah menjadi wajah harian dalam kehidupan penduduk wilayah selatan akiba distribusi profit dari minyak yang tidak ada. Dengan kondisi inilah pemerintah pusat sudan menciptakan control total dan sistemik terhadap daerah selatan. Kekayaan alam di selatan merupakan garansi bagi akumulasi profit bagi pemerintah di Khartoum. Represi dan control ini termanifestasi pada kelahiran janjaweed yang dijadikan tameng sekaligus alat untuk menekan tiap pemberontakan yang muncul. Janjaweed diberikan impunitas penuh dalam tiap operasinya, menjadikannya sebagai kelompok yang tak tersentuh. Metode ini biasa disebut dengan proxy war.

Konflik Darfur juga ikut diperdalam oleh proximate factor. Selain pada persoalan represi politik dan ekonomi, marjinalisasi etnis, atau kesejahteraan yang timpang, konflik Darfur juga di ikut dipengaruhi oleh sejumlah factor yang ada di Darfur itu sendiri. Secara politik, selama ini pemerintah pusat di kahrtoum sangat bergantung pada Darfur. 40% angkatan bersenjata sudan berasal dari Darfur. Disamping itu fakta bahwa Darfur merupakan wilayah terluas di sudan. Hal-hal ini menghasilkan semacam nilai lebih atau kekuasaan khas bagi Darfur. Oleh karenanya, pemerintah pusat di kahartoum terus menjaga dominasi dan control atas Darfur dengan konsekuensi apapun. Perebutan legitimasi dan pengaruh di Darfur dengan demikian ikut semakin memanaskan eskalasi konflik Darfur.

Komplesitas konflik di Darfur juga berkembang oleh factor eksternal. Kedekatan relasi beberap Negara luar dengan pemerintah di Khartoum menjadi salah satu factor yang menambah dinamika dan kesulitan krisis. Negara seperti china dan perancis memberikan dukungan penuh kepada rezim Khartoum karena kepentingan ekonomi berupa minyak. Sudan punya potensi kandungan minyak bumi yang cukup tinggi yakni sekitar 563 juta barel dengan kapasitas produksi 345 ribu barel per hari.  2 negara tersebut telah setuju untuk berinvestasi dan mengelola sumur minyak sudan. Dukungan perancis dan china ditunjukan dalam pemberian snksi PBB terhadap pemerintah kahrtoum. Perancis menolak sementar china bersikap abstain.

Konflik Darfur adalah konflik yang sangat rumit. Namun begitu, analisa bahwa struktur politik yang represif diikuti oleh marjinalisasi etnis menjadikan Darfur sebagai pelajaran bagi banyak Negara. Selain itu, konflik ini secara terbuka merefleksikan betapa struktur, rezim, dan kebijakan ekonomi dan politik memegang peran yang sangat strategis. Kegagalan pada wilayah ini memicu persoalan dan gejolak sosial yang massif. Dan Darfur bukanlah satu satunya kasus serupa. Analisa mengenai konflik banyak yang bergeser dari akar structural. Sesuatu yang wajar dalam konteks kepentingan ekonomi dan politik.Konflik di Darfur maupun di banyak wilayah di dunia perlu dikaji lebih analitis mengingat sumber konflik seringkali tidak sesederhana yang dipahami oleh banyak orang. Identitas telah lama dituding sebagai pemicu konflik tetapi sringkali dijadikan sebagai dalih utama untuk mengaburkan akar persoalan yang sebenarnya.

Solusi penanganan konflik

Konflik berkepanjangan di Darfur telah menyedot perhatian masyarakat internasional dan disebut sebagai yang terburuk di awal millennium. Ratusan ribu korban tewas dan jutaan arus pengungsi serat diikuti oleh sejumlah kejahatan HAM lainnya menjadikan Darfur sebagai salah satu persoan internasional. Beberap pihak ikut terlibat baik dalam tahap membantu para korban,diwakili oleh sejumlah organisasi kemanusiaan seperti ICRC, Doctors without borders, amnesty international, atau kelompok-kelompok filantropis. Dilain pihak, upaya untuk meredakan dan merestorasi perdamaian juga cukup aktif diselenggarakan oleh badan-badan internasional terutama dari Uni Afrika dan PBB. Pembicaraan dan perundingan telah dimulai terutama ketika eskalasi konflik mencapai titik kulminasi. Proses perdamaian menemukan sejumlah dinamika dan hambatan kompleks mengingat kasus Darfur bukanlah tragedy yang sederhana. Selama bantuan diberikan terutama oleh agensi-agensi humanitarian yang berperan untuk memperbaiki kondisi kehidupan para pengungsi dan korban justru mendapat serangan dan aksi kekerasan.[11] Terdapat peningkatan aksi kekerasan yang dialami oleh tim bantuan sekitar 100% tiap tahunnya. Serangan berasal baik dari pihak janjaweed (milisi pmeerintah), SLA atau JEM, maupun dari beberap pengungsi yang merasakan trauma dan paranoia.

Komunitas internasional telah memformulasikan dan menempuh beberap upaya untuk menangani krisis dengan menggunkan startegi resolusi dan manajemen konflik yang berbeda-beda. Berikut strategi yang ditempuh dalam proses perdamaian di Darfur :

1.      Humanitarian ceased fire agreement (HCA). Kesepakatan ini dihasilkan pada tanggal 8 april 2004 di chad dibawah pengawasan uni afrika. Substansi perjanjian mensyaratkan pemerintah dan untuk menetralisir milisi janjaweed dalam bentuk pelucutan senjata dan blockade operasi janjaweed.

2.      Perundingan Addis Ababa. Negosiasi ini diorganisisr oleh uni afrika yang dibuka pada tanggal 15 juli 2004 di kota addis ababa. Momen ini dianggap cukup positif oleh banyak kalangan. Butir-butir kesepakatan yang dimuat relative menyentuh poros dari konflik bersenjata dengan aturan untuk pelucutan senjata dan gencatan senjata. Pihak SLA dan JEM mengajukan usulan sebagai berikut, jadwal definitive pelucutan janjaweed, pembentukan komisi pencari fakta untuk memepertangungjawabkan kejahatan perang, akses penuh dan tidak terbatas pada bantauan kemanusiaan untuk Darfur, perundingan menegenai tempat bagi negosiasi selanjutnya, melepaskan semua tahanan perang dan tahanan politik, dan penghentian serangan bersenjata terhadap pemeberontak dan warga sipil.

3.      Resolusi dewan keamanan PBB 1556 diterbitkan pada tanggal 30 july 2004. Resolusi ini menghendaki pelarangan bagi seluruh actor-aktor non Negara yang terlibat untuk menggunakan senjata lagi termasuk gencatan senjata dan terus mengintensifkan pembicaraan damai secara politik. Hal ini berlaku setara untuk SLA, JEM, dan janjaweed. Adapun poin utama lainnya pada artikel 6, secara spesifik mendesak pemerintah sudan dalam 30 hari untuk memenuhi komitmennya agar melucuti janjaweed dan memeprtanggungjawabkan secara yuridis berbagai pelanggaran HAM dan kekerasan Janjaweed terhadap hukum internasional.

4.      Penandatangan plan of action, bersama pemerintah sudan. Langkah ini harus dilakukan kurang dari 1 minggu paska resolusi dewan kemanan PBB tepatnya 5 agustus 2004. Proses ini berperan untuk menegaskan kembali implementasi penuh resolusi dewan keamanan PBB sekaligus menguji komitmen pemerintah dalam bersikap terhadap janjaweed.

5.      Tripoli agreement pada februari 200. Libya dianggap cukup berpengaruh untuk memediasi perundingan damai. Perjanjian Tripoli mewajibkan adanya mekanisme pengawasan yang ditopang oleh militer Libya. Namun hal tersebut banyak ditentang karena justru akan melemahkan tekanan internasional terhadap pemerintah sudan.

6.      Abuja peace talks, dilaksanakan dari 10 juni hingga 5 juli 2005. Secara umum, negosiasi ini membicarakan pembagian kekuasaan, distribusi kesejahteraan, dan pengaturan keamanan.

7.      Darfur peace agreement (DPA), mencakup 3 isu utama yakni pembagian kekuasaan, pembagian kekayaan, dan pengaturan keamanan bersama dibukanya forum dialog Darfur-darfur dan pusat konsultasi konflik.

8.      Usaha peacekeeping dari uni afrika lewat African mission in sudan (AMIS), berperan sebagai observer yang terdiri atas 80 observer dan pasukan perlindungan sebanyak 600. Pada tahun 2005, misi terus berkembang lewat penambahan observer dan pasukan masing-masing 452 dan 1732 personel.

9.      Resolusi PBB 1706 diterbitkan 31 agustus 2006, untuk memperlus mandate PBB dalam misi di sudan termasuk pengiriman pasukan sekaligus menghapus prasangka keberadaan PBB di sudan. Resolusi tersebut adalah penegasan agar perjanjian damai Darfur terus diupayakan secara konsisten.

10.  Pembentukan UNAMID, kolaborasi peran PBB dan UA dalam misi di Darfur juli 2007 oleh dewan keamanan PBB. Misi kolektif ini disusun oleh 19.555 tentara dan 6.432 polisi,menjadikannya sebagai salah satu misi penjaga perdamaian PBB terbesar dalam sejarah. Sejumlah Negara afrika ikut terlibat dalam komposisi pasukan tersebut.

11.  Perundingan Libya pada oktober 2007. Tahap ini menghadirkan PBB dan UA tapi tidak terdapat kemajuan signifikan didalamnya. Sejumlah tokoh kunci kelompok pemberontak tidak hadir akibat friksi internalnya. Kondisi perundingan diperparah oleh mosi tidak percaya yang mulai tumbuh terhadap peran dan netralitas UA dan PBB.

Dari serangkaian upaya perundingan diatas, secara umum merefleksikan proses yang kompleks dan menghadapi beberap hambatan signifikan. Pembicaraan damai tidak mampu bertemu pada titik kesepahaman. kedua belah pihak baik kelompok pemberontak maupun pemerintah sudan dipisahkan oleh kepentingan yang sangat kontradiktif. Pemerintah ingin kerapkali memproteksi keberadaan janjaweed sedangkan kelompok pmeberontak tidak ingin bergerak lebih jauh jika tidak terjadi gencatan senjata yang dimulai oleh pemerintah sudan. Sehingga upaya, peacekeeping belum terbangun secara signifikan. Mosi tidak percaya dan pengingkaran tetap dominan mewarnai proses perdamaian yang lebih luas. Benturan dan sikap kontradiktif terutama sekali terlihat pada ketiadaan langkah perbaikan politik dan ekonomi. Redistribusi kekayaan yang lebih adil, akses politik yang lebih luas, serta komposisi pemerintahan hampir tidak pernah dibicarakan secara serius dan menyeluruh. Padahal dari analisa dinamika dan sumber konflik sebagaian besat dibentuk oleh ketidakdilan dan kekerasan structural Negara. Ras arab dan afrika sudah berkompetisi memperebutkan sumber daya air dan tanah, tetapi keberadaan dewan adat secara tradisional mampu menyelesaikan semua sengketa tersebut.[12]dengan demikian, restorasi perdamaian tidak boleh hanya berpangkal pada pelucutan senjata atau eliminiasi aksi kekerasan tapi juga harus dibarengi dengan perbaikan menyeluruh pada bangunan structural institusi yang ada dalam semua aspek.

Dengan ini, penulis mengajukan beberap proposal resolusi untuk muali meredakan atau bahkan membangun perdamaian yang berkelanjutan :

1.      Pembicaraan dan perundingan menyeluruh tentang akses politik, ekonomi, dan eliminasi diskriminasi rasial.

2.      Demobilisasi dan pelucutan senjata kelompok pemberontak dan terutama janjaweed.

3.      Rekonsiliasi dan restorasi kehidupan berdasarkan prinsip nation building. Pencarian atas identits dan ikatan emosional sebagai rakyat sudan.

4.      Pengiriman pasukan peacekeeping PBB berikut operasinya tanpa halangan, intimidasi, atau restriksi hingga situasi pulih.

5.      Pembentukan pemerintahan transisional yang dikontrol dan dipegang oleh PBB dengan target pemndirian pemerintah resmi di masa depan yang lebih terbuak dan demokratis.

6.      Pengadilan dan pengusutan bagi pemerintah sudan yang terlibat dalam pembasmian etnis ke mahkamah internasional.
1

Yogyakarta, 10 juni 2011
      Pukul : 11:54
     Oasis_Sunday Morning Call

gambar dikutip dari :http://climatelab.org/@api/deki/files/580/=Darfur_refugee_camp_in_Chad.jpg

DAFTAR PUSTAKA DAN REFERENSI

Buku

Ho Won Jeong,2008. Understanding Conflict and Conflict Analysis. SAGE publication:London.

Noam Chomsky,2006.Failed State: The Abuse of Power and The Assault of  Democracy. Metropolitan Books: New York.

Yulius P. Hermawan,2007. Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi. Penerbit Graha Ilmu: Yogyakarta.

Amartya Sen,2006. Kekerasan dan Ilusi tentang Identitas. Penerbit Marjin Kiri: Serpong, Tangerang

WEBSITE

http://sudanwatch.blogspot.com/2006/07/root-causes-of-darfur-conflict.html

http://www.amnestyusa.org/document.php?lang=e&id=23FE42969B6C168A80256EC900529ED0,darfur rape as a weapon of war: history of Darfur conflict

Thu Thi Quach, THE CRISIS IN DARFUR: AN ANALYSIS OF ITS ORIGINS AND STORYLINES, http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-12242004-143603/unrestricted/tquachmajorpaper.pdf

http://www.amnestyusa.org/document.php?lang=e&id=23FE42969B6C168A80256EC900529ED0,darfur rape as a weapon of war: history of Darfur conflict

http://www.globalsecurity.org/military/world/para/darfur.htm

Cate melek, the Darfur region of the sudan, www. Beyondintractability.org

International Crisis Group, “A Strategy for Comprehensive Peace in Sudan”, Africa Report

No. 130, 26 July, 2007 dalam,hasan tai ejibunu sudan darfur’s region crisis,

http://www.aspr.ac.at/epu/research/rp_0908.pdf

Samanta power, dying in Darfur, the new Yorker, august 30, 2004 dalam cate melek, the Darfur region of the sudan,www. Beyondintractability.org

---

[1] http://sudanwatch.blogspot.com/2006/07/root-causes-of-darfur-conflict.html

[2] Ibid.

[3] http://www.amnestyusa.org/document.php?lang=e&id=23FE42969B6C168A80256EC900529ED0,darfur rape as a weapon of war: history of Darfur conflict

[4] Thu Thi Quach, THE CRISIS IN DARFUR: AN ANALYSIS OF ITS ORIGINS AND STORYLINES, http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-12242004-143603/unrestricted/tquachmajorpaper.pdf

[5] http://www.amnestyusa.org/document.php?lang=e&id=23FE42969B6C168A80256EC900529ED0,darfur rape as a weapon of war: history of Darfur conflict

[6] http://www.globalsecurity.org/military/world/para/darfur.htm

[7] http://www.globalsecurity.org/military/world/para/darfur.htm

[8] Cate melek, the Darfur region of the sudan, www. Beyondintractability.org

[9] International Crisis Group, “A Strategy for Comprehensive Peace in Sudan”, Africa Report

No. 130, 26 July, 2007 dalam,hasan tai ejibunu sudan darfur’s region crisis, http://www.aspr.ac.at/epu/research/rp_0908.pdf

[10] Ibid.

[11] International Crisis Group, op. cit, p.9 dalam ,ibid.

[12] Samanta power, dying in Darfur, the new Yorker, august 30, 2004 dalam cate melek, the Darfur region of the sudan,www. Beyondintractability.org