Menjadi Komentator Politik Yang Buruk

Pemilu caleg 2014 berakhir. Konsolidasi politik menguat di lingkaran elit. Media media bahkan lebih sibuk lagi. Analisa berbagai lembaga survey berhambuaran keluar. Musim panen bagi mereka. Politisi harus sedikit bersabar, panen akan tiba setelah pemerintahan baru terbentuk. Pilpres hanya berjarak sekian minggu. Para kontestan bisa dipastikan sedang menggelar puluhan rapat atau pertemuan. Menebalkan diri menjadi kunci keberhasilan paling sigtnifikan. Pertebal kantong koalisi, dana, citra, dan muka. Syarat terakhir lumayan bisa melarutkan  kegagalan, aib, atau kejahatan masa lalu.

Tidak lama lagi SBY angkat kaki dari istana Negara. Partai jendral loyo ini tengah karam. Perolehan suara anjlok dan terpaksa menanggung malu karena menggelar konvesi capres bermodal kepercayaan diri yang overdosis. Ocehan tak berkualitas si Ruhut akan tetap nyaring tapi  Sang  penghuni baru istana tetap dinantikan. Kenikmatan kue ekonomi dan kekuasaan disana sudah pasti jadi rebutan. Aromanya sungguh memikat, apalagi cita rasanya. Setiap kontestan harus antri  5 tahun sekali. Saling sikut dan menginjak tidak jadi masalah. Dari politik uang, manipulasi suara, intimidasi berbaju agama, feodalisme, dan trik lainnya adalah hal lazim.  Selama belum dibuktikan di meja hijau, kompetisi tetaplah dinyatakan sehat. Oleh karenanya kemampuan ala bunglon dari capres menjadi syarat terpenting. Lupakan niat baik atau moralitas. Keduanya telah lama dibajak oleh koruptor beserta mafia

Lantas bagaimanakah posisi dan keuntungan politik bagi rakyat? Jawabannya mudah saja. Gelasnya setengah penuh atau setengah kosong. Disini pesimisme dan sikap optimis hanya dibedakan oleh perspektif. Namun (layaknya) Mario teguh tetap saja keliru karena basis optimisme yang rajin ia perjuangkan sangat naïf dan hampir nihil. Perspektifnya porak poranda oleh kontradiksi realitas yang memang tidak sedang seindah masa pengantin baru berbulan madu. Sehingga pokok masalahnya tidak terletak pada moral optimis atau pesimis tapi lebih pada syarat-syarat objektif dan dominan apa yang sedang menopangnya. Misalnya, kita tidak dapat optimis bahwa warren buffet sekonyong-konyong menjadi sosialis, apalagi setelah ia mengakui bahwa perang kelas memang sedang terjadi, atau kita tidak dapat pesimis bahwa industry pornografi adalah musuh feminisme. Mengingat pemilu 2014 sedang trendy, saya juga ingin ikut terlibat dalam perbincangan politik.  Sekarang saya akan meninjau bagaimana menjadi komentator politik yang buruk. Kenapa buruk? Karena yang buruk sering dilupakan hanya karena label buruk. Lagipula sesuatu yang buruk lebih punya beban lebih ringan untuk dilegitimasi dibanding yang diklaim baik,hehe. Tapi secara prinsipil baik dan buruk wajib diposisikan pada aspek metodologis. Sehingga pada titik terakhir labelisasi lenyap dan diganti benar-salah.

Karena komentator yang baik jalan terus maka komentator yang buruk pun harus bisa jalan terus.

Komentator yang buruk dituntut untuk mampu menjelaskan banyak paradoks. mengapa kebuntuan antara ekspektasi politik dan outputnya sangat sering mengemuka. Mengapa janji kesejahteraan partai balik memangsa konstituen dan rakyatnya. Atau mengapa kedaulatan HAM selalu melekat dalam aturan namun berjarak begitu jauh dalam praksisnya. Komentator yang buruk perlu meminimalisir faktor moralitas dan idealis. Karena itu adalah porsi bagi komentator yang baik. Sebaliknya yang buruk mesti teliti dan cekatan mempelajari formasi ekonomi-politik dan emansipasi subjek politik. Antagonisme komentar yang baik dan buruk adalah valid sejauh prasyarat materialnya mendukung. Selain problem ideology, jangan lupakan output ekonomisnya, dalam bentuk transaksi ekonomi pada konsultasi politik dan riset bermajikan.

Komentator yang buruk mensyaratakan perspektif yang menjaga jarak dari istilah “niat baik, kepentingan bersama, atau kerjasama”. Kecurigaan dan sikap awas perlu dirawat dari jebakan retorika yang normative dan miskin landasan. Metode analisa yang asal jadi atau siap saji lah yang menjadi keberatan utamanya. Mari ambil kasus posisi partai politik dan konstituennya. Biasanya setelah pemilu berakhir hanya ada 3 hipotesis yang menjelaskan hasil pemilu. Mesin politik partai, figuritas, dan kekecewaan terhadap status quo,partai berkuasa. Mesin partai disimpulkan berfungsi optimal atau tidak. Bagaimanakah sesungguhnya aktifitas partai terhadap konstituen atau rakyat secara umum? Saya tidak pernah tahu jawabannya, semenjak saya bukan anggota partai. Saya berasumsi bahwa partai aktif jika menjelang dan selama pemilu. Sebelum dan paska pemilu partai seperti hibernasi. Seluruh realitas dan keputusan politik disentralisir cukup melalui parlemen dan eksekutif. Disana mandat telah menjadi ayat tuhan yang tak mungkin berubah. Wakil rakyat dan presiden layaknya Nabi yang tak mungkin bolos dari aspirasi rakyat. Namun faktanya adalah sejarah yang berulang. Kebijakan menyengsarakan dan destruktif bagi rakyat yang notabene konstituen partai. Rakyat telah berstatus yatim piatu. Para konstituennya bingung mengadvokasi masalahnya. Lahan pertanian dirampas oleh perusahaan tambang. Hutan adat digusur oleh perkebunan sawit. Koruptor bebas kesana kemari. Inkonsistensi dan keterbelahan pemilih dengan partai kini menjadi norma. Paradox ini justru kembali terjadi paska pemilu. Kinerja buruk masih saja mampu memenangkan elektabilitas dan legitimasi dari para pemilih.

Satu partai menang atau kalah dibentuk oleh banyak faktor. karena popularitas partai. Faktor pemilih tradisional. Kedekatan partai dan pemilih yang berwujud pada asal daerah atau suku. Daya ideologis dari sentiment agama. Titah kyai NU atau Muhammadiyah, dan sebagainya. Kita menemukan analisa yang cenderung berjalan di tempat. Apa yang berbeda pada persentase belaka dari faktor-faktor itu. Direproduksi hampir tiap pemilu yang sekaligus mengaburkan fungsi kritis dan emansipasi partai politik yang konon menjadi tugasnya.

Lalu, bagaimana partai dapat memobilisir suara di tiap pemilu? Di era Soeharto cukup dengan represi dan moncong senjata. Pemaksaan atau intimidasi. Di era yang katanya reformasi ini, suara diperebutkan secara terbuka dan adil. Partai apapun boleh, selama tak punya sangkut paut dengan si marx, menghimpun pemilih tanpa diskriminasi. Lalu metode apa yang diapakai partai untuk meraih suara? Mesin partai katanya. Apakah partai ini berbasis massa atau kader? Bagaimanakah hierarki atau struktur pengambilan keputusan didalamnya? Apakah pengorganisiran partai didorong oleh motif electoral atau kebutuhan nyata dan mendesak konstituen? Apakah pendidikan politik kritis dijalankan? Sebagai ganti dari politik yang berwujud patronase, kultus pemimpin, atau hierarki yang bersumber dari agama dan gelar adat. Apakah konstituen memang menjadi subjek politik prinsipil ataukah hanya elit partai? Bagaimana konsolidasi massa partai dan intensitasnya? Apakah massa partai dilatih bersolidaritas dengan persoalan mendasar rakyat didaerah atau sektor ekonomi lainnya? Kesemua jawaban dari pertanyaan diatas relative menjadi fondasi dan model partai. Jika responsnya negative maka asumsi politik uang otomatis mengemuka. Suatu partai yang berdiri terpisah dari sel politiknya, serikat pekerja atau unit sub-politik didalamnya, biasanya berpotensi khianat. Tidak peka dan melacurkan platform politik partai. Partai dan politik bukan peserta karnaval yang ada hanya ketika hajatan berlangsung Ia tidak boleh bertindak seperti agen prospek ala MLM dan SPG Marlboro yang seksi-seksi itu. Dimana akhir transaksi merupakan akhir dari realitasnya. Jadi, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah elektabilitas partai lebih cenderung diperoleh dari ilusi dan ekspektasi kosong dibanding kerja riil. Terutama jika kita merujuk pada capaian ekonomi-politik pemerintah dalam berbagai kebijakannya.

Analisa lain sekaligus yang paling esensial yaitu tentang formasi ekonomi-politik partai dan situasi ekonomi-politik di negaranya. Komentator yang baik terkadang menyentuh persoalan ini meskipun dengan sejumlah pengecualian dan transparansi analisa yang lemah. Misalnya, mereka cukup sering menyoroti oligarki ekonomi memproduksi efek koalisi parpol, bisnis elit partai yang menggurita, atau sesekali mempertanyakan legitimasi kebijakan neoliberal. Meskipun begitu, komentator yang baik tetap berbeda dengan komentator yang buruk. Yang baik punya hobi membonsai analisa hanya pada level actor atau subjek. Sedikit lebih jauh lagi pada level institusi. Akibatnya adalah kemandekan untuk mencari akar terdalam yang membentuk oligarki, bisnis, dan neoliberalisme tadi. Kesalahan yang muncul akhirnya Cuma berporos pada salah kebijakan, aturan yang lemah, atau institusi yang korup. Komentator yang buruk harus belajar pada suku bajo pulau. Penyelam yang hebat dan berani. Analisa yang buruk wajib merefleksikan karakter semacam itu. Mengapa oligarki dan monopoli semakin menguat dalam ekonomi? Apakah arti sebenarnya dari berita financial di televise yang penuh angka-angka yang rumit itu? Mengapa capital internasional selalu jatuh cinta pada buruh dunia ketiga? Adakah ilusi dibalik jargon anti-neoliberalisme? Dengan begitu, komentator yang buruk dapat belajar dari fakta suram masa lalu. Mereproduksi kehati-hatian agar dapat terhindar dari jebakan. Borjuasi nasional atau borjuasi internasional tidaklah jauh berbeda. Hanya berganti topeng dan identitas saja. Yang satu gemar mendengungkan nasionalisme yang lainnya mengkampanyekan keterbukaan dan kebebasan yang lebih besar. Lebih lanjut, persis pada pilar keterbukaan dan kebebasan inilah yang wajib diverifikasi lagi. Dimaknai secara datar dan telah menjadi penyangga demokrasi liberal yang hari ini berkuasa. Meskipun kita tahu keduanya telah disiksa habis-habisan oleh partai democrat dan republic di AS. secara ringkas, komentator yang buruk akan meragukan cita-cita ekonomi yang telah menjadi mantra harian pemerintah. Apakah makna sesungguhnya dari pertumbuhan ekonomi massif? Siapakah yang paling berkepentingan darinya? Dan bagaimanakah dampak ekonomi dan ekologisnya?

Lalu, bagaimana komentator buruk mendudukan figuritas? Isu ini sangat seksi. Hangat diperbincangkan dimana-mana. Pro kontra modal sosial figure capres dianggap sebagai ujung tombak keterpilihan dan kapasitas individualnya. Bahkan banyak yang begitu bernafsu mempercayai si figur dapat bertindak diluar tradisi, sejarah, dan dinamika kepentingan partai. Pada konteks ini si figure justru menjadi  setara kuat dan hegemoniknya dengan platform partai beserta situasi ekonomi-politik yang melingkarinya.

Komentator yang buruk perlu super skeptic. Reduksi besar-besaran visi kesejahteraan dan kemajuan rakyat miskin pada sosok figure saja akan berakhir tragis. Bahkan kritik terhadap kesederhanaan, kesantunan, dan pribadi merakyat juga perlu dilihat dengan kaca mata yang lebih tebal. Si jendral penculik saja menulis dan mendeklamasikan puisi yang menyerang potensi kemunafikan dari aspek personalitas saja. Komentator buruk tentu saja tidak boleh memfotokopi kritik serupa. Analisa yang buruk sekali lagi akan berjangkar pada formasi ekonomi politik partai. Posisi ekonomi si figure, relasinya dengan kontradiksi seperti upah buruh, lahan petani, deforestasi, subsidi, biaya kesehatan, pendidikan dan lain-lainya. Janji pemerataan dan kedaulatan ekonomi hanya akan bermakna dan ilmiah ketika peta kekeuasaan ekonomi di Indonesia telah diidentifikasi dengan baik dan kritis. Kelompok pengusaha yang berbicara tentang upah layak itu mirip ikan yang menolak disodorkan ikan. Populisme ekonomi namun tanpa rasa bersalah membuang nyawa manusia ke tong sampah pun sama omong kosongnya. Kedaulatan ekonomi tanpa BUMN yang berdaulat tidak lebih baik dari trik para pesulap.

Pertanyaannya, bagaimana jadinya jika capresnya adalah mantan penculik,pelanggar HAM, tidak bayar pajar bisnisnya, menghancurkan hampir satu kabupaten dengan lumpur, penganut kapitalisme dalam negeri? Nah, masih ada satu calon yang katanya cukup representative. Punya kebiasaan blusukan dan pendekatan politik yang membumi. Pada konteks ini, komentator yang buruk tidak diperbolehkan ngiler begitu saja,apalagi tenggelam dalam euphoria. Titik tolaknya tetap bersarang pada analisa yang sudah dipaparkan diatas. Apalagi, pasar financial atau di bursa bereaksi positif terhadapnya. Kredo komentator buruk adalah apapun yang ramah dan bersahabat pada pasar patut dicurigai. Bukankah pasar tidak akan mempersoalkan bahkan jika presidennya adalah kambing??

Mencari figure capres ideal untuk sekarang adalah tugas maha sulit. sama sulitnya untuk membayangkan tokoh Joker  diperankan oleh orang lain diluar Heath Ledger.

Sabtu, 19 april 2014

Pukul : 11. 35

John Frusciante_emily whenever I may find her

P.S. : Niar ternyata benar, suaranya Rihanna memang unik dan enak di telinga.

Turut berduka untuk opa Gabriel Marquez yang baru saja meninggal. Semoga masuk surga.